Dengan demikian, masyarakat memiliki kepentingan ekonomi langsung terhadap keberhasilan jalan tol. Bentuk manfaat tidak harus sama di setiap nagari.
Nagari berbasis pertanian dapat membutuhkan jalan akses menuju sentra produksi, collection point atau cold storage. Nagari yang mempunyai potensi wisata lebih membutuhkan konektivitas menuju destinasi wisata.
Sementara itu, kawasan sekitar interchange dapat dikembangkan menjadi pusat logistik, perdagangan atau agroindustri. Rest area juga dapat memberikan ruang yang terencana bagi produk usaha mikro, kecil dan menengah serta makanan khas Sumbar.
Yang terpenting, paket manfaat tersebut harus dirancang berdasarkan potensi ekonomi setempat. Paket tersebut tidak seharusnya sekadar diberikan sebagai kompensasi tambahan.
Model itu dapat dikembangkan menjadi semacam development compact antara pemerintah dan nagari. Pemerintah memperoleh dukungan sosial dan kepastian pengadaan tanah. Sebaliknya, nagari memperoleh komitmen yang jelas untuk diintegrasikan ke dalam manfaat ekonomi koridor.
“Pendekatan ini lebih produktif dibandingkan pola ketika pemerintah datang membawa trase dan masyarakat hanya dihadapkan pada pilihan menerima atau menolak,” kata Hefrizal.
Dengan demikian, partisipasi masyarakat tidak lagi sekadar menjadi kewajiban administratif. Partisipasi berubah menjadi proses negosiasi pembangunan.
