Karena itu, pembangunan konektivitas perlu ditempatkan dalam strategi ekonomi yang lebih luas. Tol tidak cukup hanya dibangun. Infrastruktur tersebut harus diikuti dengan kegiatan ekonomi yang memanfaatkan konektivitas baru.
Resistensi Masyarakat Tidak Bisa Dibaca Secara Sederhana
Pembangunan Tol Padang–Pekanbaru juga menghadapi persoalan sosial. Resistensi masyarakat terhadap pembangunan jalan tol kurang tepat apabila semata-mata dipahami sebagai penolakan terhadap pembangunan.
Pada tahap awal, terdapat keluhan mengenai kurangnya sosialisasi dan keterlibatan masyarakat dalam penentuan trase. Namun, keberatan masyarakat juga berkaitan dengan persoalan yang lebih substantif.
Trase jalan tol melewati permukiman, lahan pertanian produktif, tempat usaha serta tanah ulayat. Dari perspektif ekonomi, sikap masyarakat yang mempertahankan kondisi yang ada dapat dipahami.
Masyarakat menghadapi biaya yang langsung dan konkret berupa kemungkinan kehilangan rumah, sawah, kebun atau sumber penghidupan. Sementara itu, manfaat jalan tol lebih tersebar dan sebagian baru dirasakan dalam jangka panjang.
Karena itu, resistensi tersebut mencerminkan persoalan distribusi. Biaya pembangunan terkonsentrasi secara lokal, sedangkan manfaatnya tersebar secara regional dan nasional.
“Resistensi karena itu mencerminkan persoalan distribusi, di mana biaya pembangunan terkonsentrasi secara lokal, sedangkan manfaatnya tersebar secara regional dan nasional,” ujar Hefrizal.
Namun, kepentingan mempertahankan status quo juga tidak semestinya menjadi veto permanen terhadap proyek yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi jauh lebih luas.
