Dengan pendekatan tersebut, proses pengadaan tanah tidak hanya menjadi proses administratif. Proses tersebut menjadi bagian dari negosiasi mengenai distribusi biaya dan manfaat pembangunan.
Dari Kompensasi Tanah Menuju Negosiasi Manfaat
Pertanyaan pembangunan tidak seharusnya berhenti pada berapa harga tanah yang dibebaskan. Pemerintah perlu membicarakan secara bersamaan mengenai trase, kompensasi, mitigasi kehilangan mata pencarian serta manfaat ekonomi yang akan diterima masyarakat terdampak.
Pendekatan itu dapat mengubah proses pengadaan tanah dari transaksi pembelian aset menjadi negosiasi mengenai distribusi biaya dan manfaat pembangunan.
Pemerintah juga perlu membedakan keberatan yang memang berkaitan dengan hilangnya sumber penghidupan atau hak adat dengan resistensi yang lebih banyak berasal dari preferensi mempertahankan status quo.
Tidak setiap tuntutan masyarakat harus selalu diterima. Namun, setiap biaya sosial yang nyata harus diperhitungkan. Sebaliknya, masyarakat juga perlu memahami bahwa proyek strategis menghasilkan manfaat lintas nagari, lintas kabupaten dan lintas generasi.
Negosiasi transparan diperlukan untuk menemukan titik ketika manfaat sosial proyek tetap besar, sementara biaya lokal dapat dikompensasi dan diminimalkan. Pendekatan tersebut dapat memberikan jalan tengah antara kepentingan pembangunan dengan perlindungan terhadap masyarakat terdampak.
Nagari Dapat Menjadi Mitra Koridor Ekonomi
Pendekatan yang lebih maju adalah menjadikan nagari bukan hanya sebagai wilayah yang tanahnya dilewati jalan tol, tetapi sebagai mitra dalam pembentukan koridor ekonomi. Gagasan tersebut dapat dimasukkan sejak proses negosiasi trase.
Nagari yang mendukung pengadaan tanah dan pembangunan dapat memperoleh kepastian mengenai akses menuju interchange, jalan penghubung sentra produksi, fasilitas logistik, pengembangan pasar, akses kawasan wisata maupun peluang pemasaran produk lokal.
