Sumbardaily.com – Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan hingga 700 badan usaha milik negara (BUMN) yang dinilai tidak efisien dan tidak produktif sampai Desember 2026.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah merampingkan jumlah perusahaan pelat merah sekaligus memusatkan pengelolaan aset negara pada usaha yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.
Prabowo mengungkapkan, pemerintah telah melakukan konsolidasi dan penutupan sejumlah BUMN. Hingga malam sebelum pernyataan tersebut disampaikan, jumlah perusahaan yang telah dikonsolidasikan, ditutup, atau dirampingkan disebut mencapai sekitar 364 perusahaan.
“Dari 1.000 BUMN, 1.074, kita sudah konsolidasi, sudah tutup, sudah streamlining. Kita sudah kurang lebih 360, 364 ya, sampai tadi malam. Sampai Desember yang akan datang, sasaran kita 700 akan kita tutup. Yang tidak efisien, yang merugi, yang selama ini buat laporan keuangan palsu, kita tutup. Konsentrasi kepada BUMN yang menghasilkan untuk rakyat,” ujar Prabowo.
Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Prabowo Ingin Pengelolaan Ekonomi Kembali ke UUD 1945
Prabowo menjelaskan, penataan BUMN merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbaiki tata kelola perekonomian nasional sesuai amanat Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Menurutnya, persoalan kebocoran kekayaan negara telah berlangsung selama puluhan tahun. Karena itu, pemerintah berupaya melakukan perubahan agar pengelolaan kekayaan nasional berjalan lebih efektif. Namun, dia mengingatkan bahwa perbaikan tersebut membutuhkan waktu dan tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat.
“Sekian puluh tahun kekayaan kita bocor, luar biasa. Tapi kita sekarang berani. Kita ubah, kita kembali ke pasal 33 dan 34 Undang-Undang 1945. Pengalihan ini, perbaikan ini tidak bisa seketika,” ungkap Prabowo.
Prabowo menilai langkah pembenahan yang dilakukan selama dua tahun terakhir mulai menunjukkan hasil. Pemerintah, katanya, tidak hanya menutup perusahaan yang terus merugi, tetapi juga mendorong BUMN yang sebelumnya kesulitan memperoleh keuntungan agar memperbaiki kinerja bisnisnya.
Prabowo menyebut terdapat perusahaan yang mampu mencatat peningkatan keuntungan hingga 200 persen, 300 persen, bahkan 900 persen. Capaian tersebut menjadi gambaran potensi perbaikan kinerja apabila perusahaan dikelola secara lebih efisien.
“Tapi kita sudah buktikan dalam 2 tahun kita bekerja, sudah kita buktikan. BUMN-BUMN yang rugi terus, kita tutup. Yang tadinya tidak bisa untung, sekarang sudah untung. Ada yang untung 900 persen, ada yang 200 persen, ada yang 300 persen. Kita bertekad sekarang untuk efisiensi,” ungkapnya.
Prabowo Minta Izin Perusahaan Pelanggar Karhutla Dicabut
Selain menyoroti BUMN, Prabowo menegaskan pemerintah harus bertindak tegas terhadap perusahaan pemegang konsesi yang melakukan pelanggaran, terutama yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Ia menyebut adanya indikasi sejumlah perusahaan asing ikut bertanggung jawab atas persoalan kebakaran hutan. Prabowo juga menyoroti dugaan pelanggaran berulang oleh perusahaan yang telah memperoleh konsesi selama belasan tahun.
Menurutnya, terdapat perusahaan yang disebut melakukan pelanggaran hingga tiga atau empat kali, bahkan ada yang mencapai 19 kali. Prabowo meminta pemerintah tidak terus memberikan toleransi apabila pelanggaran serupa kembali terjadi.
Artikel Terkait
Kabut Asap Karhutla Mengancam Kesehatan, BPBD Padang Panjang Imbau Warga Pakai Masker
Hujan Ekstrem Tak Bisa Dicegah, Pakar Ingatkan Risiko Bencana Bisa Dikurangi
Bukan Sekadar Belajar Agama, Santri Solok Selatan Didorong Jadi Pelopor Kemajuan Bangsa