JKN Perluas Perlindungan, Tapi Akses Belum Setara
Indonesia telah melakukan transformasi besar dalam pembiayaan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program tersebut memperluas perlindungan kesehatan secara luas.
WHO mencatat bahwa hingga Desember 2023 cakupan JKN telah mencapai lebih dari 260 juta orang atau lebih dari 95 persen populasi.
Perluasan tersebut juga berkontribusi terhadap penurunan proporsi belanja kesehatan langsung dari kantong rumah tangga atau out-of-pocket spending dibandingkan kondisi sebelum JKN.
Namun, memiliki kartu jaminan kesehatan tidak identik dengan memiliki akses kesehatan yang sama. "Coverage tidak selalu sama dengan access," ujar Hardisman.
Seseorang dapat terdaftar sebagai peserta JKN, tetapi rumah sakit yang dibutuhkan mungkin berada jauh dari tempat tinggal. Dokter spesialis mungkin tidak selalu tersedia. Waktu tunggu dapat panjang dan biaya transportasi tetap mahal.
Obat tertentu juga mungkin tidak tersedia sesuai dengan harapan. Dengan demikian, biaya tidak langsung masih dapat menjadi hambatan bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan.
WHO dalam pemantauan Universal Health Coverage (UHC) menunjukkan Indonesia telah mengalami kemajuan, tetapi masih menghadapi kesenjangan cakupan pelayanan. Dengan metodologi terbaru, indeks cakupan layanan kesehatan semesta Indonesia berada pada 67. Tantangan masih terlihat terutama dalam layanan penyakit tidak menular serta distribusi tenaga kesehatan.
Persoalan tersebut menjadi semakin penting karena beban penyakit Indonesia terus bergeser. Jika sebelumnya penyakit menular menjadi perhatian dominan, kini hipertensi, diabetes, penyakit jantung, kanker, stroke, dan penyakit kronis lainnya semakin penting.
