Sumbardaily.com – Angka kemiskinan Indonesia yang tercatat 8,07 persen pada Maret 2026 menunjukkan penurunan secara statistik. Namun, angka tersebut belum sepenuhnya menggambarkan realitas kehidupan masyarakat, terutama kelompok yang berada sedikit di atas garis kemiskinan tetapi masih sangat rentan menghadapi guncangan ekonomi dan kesehatan.
Guru Besar Bidang Kedokteran Komunitas & Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas (Unand), Prof. Hardisman, menyoroti adanya kesenjangan antara ukuran kemiskinan berdasarkan standar nasional dan gambaran kesejahteraan apabila menggunakan standar internasional.
Berdasarkan data yang disampaikan Hardisman, laporan terakhir Bank Dunia menyebutkan terdapat 64,2 persen penduduk Indonesia di bawah garis kemiskinan berdasarkan standar internasional. Sementara itu, apabila menggunakan garis kemiskinan nasional, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin Indonesia pada Maret 2026 sebesar 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta orang.
Angka nasional tersebut bahkan turun dibandingkan Maret 2025. Namun, menurut Prof. Hardisman, penurunan angka kemiskinan secara statistik tidak serta-merta berarti persoalan kesejahteraan masyarakat telah selesai.
"Di sinilah, kita menemukan paradoks penting bahwa kemiskinan dapat menurun secara statistik, tetapi kerentanan ekonomi dapat tetap sangat luas," ujar Hardisman dalam paparannya mengenai Kemiskinan di Balik Angka: Kesenjangan, Realitas Kehidupan, dan Akses Kesehatan di Indonesia, dilansir dari Kepakaran Unand, Selasa (8/9/2026).
Kemiskinan Tidak Cukup Dilihat dari Angka
Hardisman menjelaskan, kemiskinan selama ini kerap dibicarakan melalui angka. Misalnya, persentase delapan persen, sepuluh persen, atau jumlah penduduk mencapai puluhan juta orang.
Angka tersebut memang terlihat sederhana, objektif, dan mudah dibandingkan. Namun, di balik setiap angka terdapat kehidupan masyarakat yang jauh lebih kompleks.
