Menurut IPW, pola tersebut tidak lazim untuk seorang Kapolri yang baru saja dilantik. Organisasi Polri yang besar biasanya membutuhkan konsolidasi dengan mempertimbangkan stabilitas internal, termasuk hubungan senioritas dan jaringan kakak asuh yang terbentuk sejak pendidikan Akademi Kepolisian.
IPW menilai filosofi kepolisian semestinya mengedepankan pendekatan merangkul, akomodatif, persuasif dan koordinatif, bukan pendekatan radikal atau frontal.
Pola tersebut, menurut IPW, pernah terlihat ketika Jenderal Idham Azis dan Jenderal Listyo Sigit Prabowo mulai memimpin Polri.
Saat Idham Azis menjadi Kapolri, misalnya, diperlukan waktu sekitar tujuh hari sebelum dilakukan mutasi. Bahkan posisi Kabareskrim yang ditinggalkannya ketika menjadi Kapolri tidak langsung diisi.
Mutasi baru dilakukan melalui Surat Telegram Nomor ST/3229/XII/KEP./2019 pada 6 Desember 2019. Artinya, salah satu posisi strategis di tubuh Polri dibiarkan kosong selama lebih dari satu bulan.
Kondisi itu berbeda dengan Suyudi. Sehari setelah dilantik, berbagai simpul strategis langsung berubah.
IPW juga membandingkan langkah Suyudi dengan Jenderal Listyo Sigit Prabowo ketika pertama kali menjabat Kapolri.
Listyo disebut lebih dahulu membangun legitimasi sebelum melakukan penataan elite organisasi. Meskipun memiliki modal politik yang kuat dari Presiden Joko Widodo, posisi Listyo saat itu berbeda karena merupakan lulusan Akpol 1991 dan relatif lebih junior dibanding sejumlah jenderal senior ketika diangkat menjadi Kapolri.
