Sumbardaily.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan sosial terbesar yang tengah dijalankan pemerintah Indonesia. Namun, besarnya skala program tersebut dinilai perlu diikuti evaluasi yang lebih mendalam, terutama terkait apakah intervensi yang diberikan sudah menyasar titik paling menentukan dalam persoalan gizi nasional.
Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Andalas (Unand) bidang Kedokteran Komunitas, Kedokteran Keluarga, dan Kesehatan Masyarakat, Prof. dr. Hardisman, Dr.PH., menilai persoalan tersebut penting dibahas karena masalah gizi tidak hanya terjadi ketika anak sudah memasuki usia sekolah.
Menurutnya, MBG memang memiliki manfaat sosial dan anak sekolah dapat memperoleh asupan makanan yang lebih baik. Namun, jika tujuan kebijakan juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas generasi Indonesia dan menurunkan stunting, maka perhatian terhadap fase awal kehidupan tidak boleh dikesampingkan.
“Apakah sumber daya yang sangat besar itu ditempatkan pada titik yang paling menentukan bagi penyelesaian masalah gizi Indonesia?” demikian pertanyaan yang menjadi dasar evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG.
MBG saat ini dijalankan dengan skala yang sangat besar. Makanan disediakan secara terorganisasi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan sasaran anak sekolah secara menyeluruh. Program tersebut juga menyentuh kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Program MBG tidak hanya dimaksudkan sebagai program pangan. Kebijakan tersebut juga dikaitkan dengan peningkatan status gizi, penurunan stunting, peningkatan kehadiran peserta didik, ketahanan pangan, serta pemberdayaan ekonomi lokal.
Namun, Prof. Hardisman menilai ukuran keberhasilan program tidak cukup hanya berdasarkan kemampuan menyediakan dan membagikan makanan kepada sebanyak mungkin penerima.