“Apakah program dengan biaya besar itu, menjawab masalah gizi nasional kita yang sesungguhnya?” lanjutnya, dilansir dari Kepakaran Unand, Selasa (18/8/2026).
Masalah Gizi Dimulai dari Hulu
Menurut Prof. Hardisman, kritik terhadap MBG bukan berarti menolak pemberian makanan bergizi. Persoalan yang perlu diperhatikan adalah proporsi sasaran, prioritas epidemiologis, mekanisme intervensi, serta indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan.
Jika sasaran utamanya adalah memperbaiki kualitas generasi Indonesia sekaligus menurunkan stunting, pertanyaan yang lebih mendasar adalah kapan gangguan pertumbuhan dan perkembangan sebenarnya mulai terjadi. Jawabannya mengarah pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Kajian ilmu kedokteran dan WHO telah lama menempatkan 1.000 HPK sebagai periode yang sangat menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak. Kekurangan gizi serta infeksi berulang pada periode tersebut berkaitan dengan stunting dan konsekuensi jangka panjang terhadap perkembangan fisik maupun kognitif.
Karena itu, strategi gizi nasional dinilai tidak cukup hanya memastikan anak mendapatkan makanan ketika sudah memasuki sekolah. Intervensi perlu dimulai bahkan sebelum anak lahir melalui kesehatan dan status gizi ibu, kemudian berlanjut pada masa bayi dan balita.
Persoalan pada bagian hulu tersebut juga terlihat dari data pemerintah. Berdasarkan Riskesdas 2018, sebanyak 17,3 persen ibu hamil mengalami Kekurangan Energi Kronis (KEK). Sementara itu, 48,9 persen ibu hamil mengalami anemia.
Artinya, hampir satu dari lima ibu hamil mengalami KEK dan hampir separuh mengalami anemia.
Kementerian Kesehatan telah mengidentifikasi kondisi tersebut sebagai persoalan penting yang perlu ditangani dalam upaya mencegah stunting. Intervensinya mencakup pemeriksaan kehamilan, pemberian tablet tambah darah, pemenuhan makanan sesuai kebutuhan, serta pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil yang mengalami kekurangan gizi.
