Sumbardaily.com – Pembangunan jalan Tol Padang–Bukittinggi–Payakumbuh kembali menjadi perhatian publik. Di satu sisi, jalan tol dipandang sebagai kebutuhan strategis untuk mempercepat konektivitas, menekan waktu perjalanan, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat hubungan Sumatera Barat (Sumbar) dengan wilayah lain.
Namun di sisi lain, pembangunan infrastruktur tersebut juga memunculkan kekhawatiran masyarakat adat, terutama terkait dampaknya terhadap tanah ulayat dan kehidupan nagari.
Ketua Pusat Riset dan Pengembangan Transportasi Universitas Andalas (Unand), Yosritzal, Ph.D, menilai perbedaan pandangan tersebut tidak semestinya dibaca sebagai pertentangan sederhana antara pembangunan dan adat.
Menurutnya, persoalan pembangunan Tol Padang–Bukittinggi–Payakumbuh jauh lebih kompleks karena menyangkut keseimbangan antara manfaat ekonomi, keadilan sosial, penerimaan masyarakat, hingga keberadaan ruang hidup yang memiliki nilai sejarah dan budaya.
"Sebagai akademisi yang meneliti sistem transportasi dan perilaku perjalanan masyarakat, saya melihat bahwa pembangunan infrastruktur selalu menuntut keseimbangan antara manfaat ekonomi, keadilan sosial, dan penerimaan masyarakat," kata Yosritzal, dilansir dari Kepakaran Unand, Minggu (9/8/2026).
Ia menjelaskan, jalan tol tidak hanya dibangun berdasarkan perhitungan teknis dan finansial. Infrastruktur tersebut juga melintasi ruang hidup masyarakat yang memiliki sejarah, nilai budaya, serta fungsi ekonomi yang tidak selalu dapat diukur menggunakan nilai uang.
Karena itu, menurut Yosritzal, pembahasan mengenai pembangunan Tol Padang–Bukittinggi–Payakumbuh perlu ditempatkan dalam perspektif yang lebih luas. Infrastruktur memang diperlukan untuk meningkatkan konektivitas Sumbar, tetapi proses pembangunannya juga harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang berada di sekitar trase.