Melalui Forum Edukasi KIP 2026, Hutama Karya kembali memperkuat kapasitas PPID Pelaksana sekaligus memantapkan sistem layanan informasi publik yang dikembangkan perseroan. Digitalisasi layanan, integrasi basis data, penyusunan informasi publik yang presisi, penerapan Uji Konsekuensi, serta penyediaan akses yang ramah disabilitas menjadi bagian dari penguatan ekosistem keterbukaan informasi di lingkungan HK Group.
Capaian tingkat penyelesaian permohonan informasi sebesar 100 persen tanpa sengketa sepanjang 2026 dan rata-rata waktu respons selama 7 hari kerja menjadi bagian dari pelaksanaan sistem tersebut. Di sisi lain, keberhasilan mempertahankan predikat Badan Publik Informatif selama empat tahun berturut-turut sejak 2022 menjadi bagian dari konsistensi Hutama Karya dalam menjalankan keterbukaan informasi publik.
Penguatan kompetensi 41 personel PPID Pelaksana dari 23 unit kerja pusat, anak perusahaan, dan Dana Pensiun juga menjadi bagian dari langkah perseroan menjaga kesinambungan implementasi keterbukaan informasi. Dengan melibatkan Komisi Informasi Pusat RI dalam forum edukasi, Hutama Karya memperkuat pemahaman teknis terkait informasi yang dikecualikan sekaligus strategi mitigasi sengketa informasi.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Hutama Karya untuk mempertahankan layanan PPID yang responsif, konsisten, dan terpercaya, sekaligus memastikan keterbukaan informasi berjalan seiring dengan penguatan tata kelola perusahaan. (*)
