Aset Daerah Jangan Menjadi Aset Tidur
Potensi lain yang dinilai dapat memperkuat fiskal daerah adalah Barang Milik Daerah (BMD). Sri Maryati menilai aset daerah yang tidak termanfaatkan hanya akan menjadi beban biaya pemeliharaan.
Untuk itu, pemerintah daerah perlu melakukan inventarisasi digital melalui e-asset sekaligus memetakan potensi komersial setiap aset. Skema Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS), dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) dapat digunakan untuk mengoptimalkan aset dengan melibatkan pihak ketiga.
Tanah strategis, gedung kosong, maupun fasilitas publik yang belum optimal, misalnya, dapat dikerjasamakan dengan sektor swasta atau UMKM untuk dikembangkan menjadi pusat kegiatan ekonomi baru.
Sri Maryati mencontohkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang mengoptimalkan lahan strategis idle di kawasan Sudirman-Thamrin melalui skema KSP jangka panjang dengan pihak ketiga. Langkah tersebut disebut memberikan kontribusi tetap miliaran rupiah per tahun ke kas daerah sekaligus mendorong pertumbuhan pusat bisnis terpadu tanpa membebani APBD.
Contoh lainnya berada di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Pemerintah daerah melakukan reformasi pengelolaan aset dengan menyerahkan pengelolaan Guest House milik daerah yang sebelumnya membebani biaya perawatan kepada operator perhotelan profesional melalui skema KSP.
Fasilitas tersebut kemudian bertransformasi menjadi Hotel Kota Air Fovere. Aset tersebut kini menghasilkan PAD secara berkala sekaligus menghilangkan beban anggaran pemeliharaan operasional secara total.
Pembiayaan Kreatif Jadi Alternatif
Keterbatasan APBD dalam membiayai pembangunan infrastruktur juga dapat diatasi melalui pembiayaan kreatif atau creative financing. Pemerintah daerah dapat melibatkan sektor swasta maupun pasar modal untuk menjaga pembangunan fasilitas publik tetap berjalan.
