Meutya kembali menegaskan bahwa langkah pembinaan tersebut tidak berkaitan dengan upaya mencampuri proses hukum terhadap Yogi. Menurutnya, Komdigi tetap menghormati proses yang berlangsung, sementara kementerian menjalankan kewenangannya dalam pembinaan sektor komunikasi dan digital.
“Sekali lagi, tanpa mengurangi rasa hormat terhadap proses hukum yang berlaku, kita ingin ada pendekatan-pendekatan atau solusi yang bisa dilakukan terhadap warga di Desa Sikakap yang punya itikad baik untuk konektivitas di sana. Kita ingin membantu agar kegiatan tersebut menjadi legal atau berizin,” ujar Meutya.
Di sisi lain, Meutya mengatakan koneksi 4G secara umum sudah tersedia di seluruh daerah desa di Indonesia. Namun, keberadaan fiber optic belum merata. Padahal, ketersediaan infrastruktur tersebut dapat berpengaruh terhadap kualitas dan kecepatan akses internet yang diterima masyarakat.
Untuk memperluas akses internet, pemerintah juga telah melelang frekuensi 1,4 GHz. Frekuensi tersebut akan dimanfaatkan untuk penetrasi layanan ke rumah tangga melalui teknologi Fixed Wireless Access atau FWA.
“Yang kita lakukan kemarin juga kita sudah melelang frekuensi 1,4 GHz ya, untuk melakukan penetrasi ke rumah tangga melalui teknologi Fixed Wireless Access. Mereka yang menang lelang ini kita wajibkan untuk membangun di wilayah-wilayah terpencil,” kata Menkomdigi Meutya Hafid.
Menurut Meutya, program tersebut tidak hanya dapat menyasar Kepulauan Mentawai. Masukan mengenai wilayah lain yang membutuhkan peningkatan layanan internet juga dapat menjadi bagian dari pelaksanaan program bagi para pemenang lelang.
Pembangunan infrastruktur tersebut memang membutuhkan waktu. Namun, Meutya berharap dampaknya mulai dirasakan masyarakat dalam waktu sekitar satu tahun, terutama di wilayah yang hingga kini belum mendapatkan layanan internet dengan kualitas yang baik.
