Andre menilai permasalahan tersebut tidak hanya berdampak terhadap pembangunan Flyover Sitinjau Lauik semata. Jika tidak segera diselesaikan, kasus serupa dikhawatirkan dapat menjadi preseden buruk bagi berbagai proyek pembangunan lain di Sumatera Barat.
Menurutnya, pemerintah masih memiliki sejumlah agenda pembangunan infrastruktur dengan nilai investasi yang jauh lebih besar pada masa mendatang. Salah satu yang disebut adalah pembangunan jalan tol yang memerlukan kepastian hukum dan dukungan seluruh pihak agar proses pembangunan berjalan lancar.
Andre mengingatkan bahwa klaim terhadap lahan yang tidak memiliki penghuni dan tidak disertai dasar hukum yang jelas dapat menjadi ancaman serius bagi iklim investasi serta pembangunan infrastruktur di daerah.
"Ini harus cepat diantisipasi. Nanti akan ada pembangunan jalan tol yang nilainya jauh lebih besar. Kalau tanah kosong yang tidak ada penghuninya tiba-tiba diklaim seseorang lalu pembangunan dihentikan, tentu ini menjadi persoalan serius. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang pada proyek-proyek lain," ujarnya.
Lebih lanjut, Andre meminta seluruh pemangku kepentingan memberikan perhatian khusus terhadap proyek Flyover Sitinjau Lauik. Ia berharap Kapolda Sumbar, Kapolres setempat, Pemerintah Kota Padang, hingga Pemerintah Provinsi Sumatera Barat turut mengawal penyelesaian persoalan tersebut agar tidak menghambat pembangunan.
Menurutnya, jalur Sitinjau Lauik memiliki peran yang sangat vital bagi mobilitas masyarakat dan distribusi barang di Sumatera Barat. Karena itu, proyek yang bertujuan meningkatkan keselamatan dan kelancaran transportasi tersebut harus mendapat dukungan penuh.
"Saya minta atensi dari Kapolda dan Kapolres. Pemda dan Pemprov juga harus memberikan perhatian terhadap persoalan ini karena jalur Sitinjau Lauik sangat vital bagi masyarakat Sumatera Barat," katanya.
