"Alhamdulillah waktu itu tindak cepat kepolisian bisa menyelesaikan persoalan sehingga pekerjaan dapat dilanjutkan kembali," ujar Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI tersebut.
Namun, situasi kembali memanas setelah muncul gangguan terbaru yang terjadi pada Sabtu lalu. Berdasarkan informasi yang diterimanya, insiden tersebut diduga melibatkan pihak yang sama dengan kejadian sebelumnya. Bahkan, menurut laporan yang diperolehnya, terdapat sejumlah orang yang datang ke lokasi proyek sambil membawa senjata tajam dan melakukan intimidasi terhadap pekerja yang sedang menjalankan tugas.
Kondisi tersebut dinilai tidak bisa dibiarkan karena berpotensi mengganggu kelancaran proyek sekaligus membahayakan keselamatan para pekerja yang berada di lapangan. Oleh sebab itu, Andre meminta pihak PT Hutama Karya (HK) maupun PT HPSL untuk segera mengambil langkah hukum melalui koordinasi dengan kepolisian.
Ia menekankan bahwa tindakan tegas perlu dilakukan terhadap pihak-pihak yang melakukan aksi anarkis dan menghambat pembangunan yang sedang berlangsung.
"Saya meminta HK segera berkoordinasi dengan polisi untuk membuat laporan. Harus ada penegakan hukum. Negara tidak boleh kalah dengan tindakan-tindakan anarkis yang menghambat pembangunan," tegas Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar itu.
Dalam penjelasannya, Andre juga menyoroti persoalan klaim lahan yang disebut menjadi salah satu sumber konflik. Berdasarkan kronologis yang diterimanya dari berbagai pihak, individu yang melakukan klaim terhadap lahan tersebut disebut tidak memiliki alas hak yang sah atas tanah yang dipersoalkan.
Ia menyebut persoalan itu telah dijelaskan secara rinci dari awal hingga akhir, sehingga menurutnya aparat penegak hukum sudah memiliki dasar untuk mengambil langkah yang diperlukan.
"Apalagi kita sudah mendengar kronologis dari awal sampai akhir. Untuk tanah ini, pelaku atas nama Maimunah tidak punya alas hak atas tanah tersebut. Sudah saatnya Polda Sumbar mengambil tindakan tegas," katanya.
