Ia meminta agar jalannya forum tetap kondusif dan fokus pada pokok pembahasan tanpa melontarkan tudingan kepada DPRD.
“Saya ingin saudara yang bicara tadi menarik kembali ucapannya. Jadi saya mohon jangan kita memancing sebelum kita mulai,” tambahnya.
Ketegangan semakin terasa ketika Ketua DPRD Pesisir Selatan, Darmansyah, ikut menegur pihak PPNI. Ia menekankan pentingnya menjaga etika dalam forum resmi DPRD dan meminta seluruh peserta rapat tetap menghormati mekanisme yang berlaku.
“Kita punya etika di sini. Kita tidak perlu mendikte dan saudara jangan mengajari kami di sini. Mari jaga etika,” kata Darmansyah.
Menurut Darmansyah, DPRD tidak anti terhadap kritik yang disampaikan masyarakat maupun organisasi kemasyarakatan. Namun ia menegaskan pembahasan harus tetap fokus pada substansi persoalan bangunan yang dipersoalkan masyarakat.
“Kami tentunya mengawasi dan menjalankan fungsi kami di DPRD. Kami tidak anti kritik. Namun agenda hari ini jangan sampai lari dari substansi,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Darmansyah juga menegaskan bahwa hingga saat ini DPRD belum menemukan adanya pelanggaran dari organisasi perangkat daerah (OPD) maupun pemerintah daerah terkait proses perizinan bangunan tersebut. Menurutnya, polemik yang berkembang di tengah masyarakat lebih disebabkan bentuk bangunan yang dinilai menyerupai klenteng.
“Sebenarnya persoalan ini terletak pada investor karena mendirikan bangunan yang disebut-sebut mirip klenteng. Tinggal lagi tergantung investor mau atau tidak menerapkan kearifan lokal daerah kita,” ucapnya.
