“Sekarang persoalan kemiskinan tidak lagi hanya dilihat pada individu atau rumah tangga secara terpisah, tetapi sudah membentuk kawasan-kawasan dengan tingkat kerentanan sosial yang tinggi. Karena itu, pendekatan penanganannya juga harus berbasis kawasan dan terintegrasi lintas sektor,” ujarnya dilansir laman resmi, Minggu (10/5/2026).
Ia menjelaskan, setiap wilayah memiliki persoalan ekonomi yang berbeda sehingga penanganannya tidak bisa disamaratakan. Kawasan pesisir misalnya, lebih banyak dipengaruhi sektor perikanan dan usaha rumah tangga. Sementara wilayah perbukitan dan pertanian menghadapi tantangan berbeda, terutama terkait produktivitas dan akses ekonomi masyarakat.
Dari pemetaan DTSEN, Kecamatan Koto XI Tarusan tercatat menjadi wilayah dengan jumlah rumah tangga Desil-1 terbesar di Kabupaten Pesisir Selatan. Jumlahnya mencapai sekitar 2.351 kepala keluarga.
Besarnya angka tersebut membuat Koto XI Tarusan menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah dalam program pengentasan kemiskinan.
Di wilayah itu, konsentrasi rumah tangga miskin paling banyak ditemukan di sejumlah nagari seperti Kapuh, Pansur Ampang Pulai, dan Duku.
Tingginya angka masyarakat rentan dipengaruhi terbatasnya lapangan pekerjaan produktif, rendahnya diversifikasi ekonomi masyarakat, serta ketergantungan besar terhadap sektor primer tradisional.
Menurut Suryatmono, kondisi tersebut harus direspons melalui kebijakan yang tidak hanya berfokus pada bantuan langsung kepada masyarakat, tetapi juga mendorong transformasi ekonomi yang lebih produktif.
“Kita harus mulai menggeser pola intervensi dari sekadar bantuan sosial menuju pembangunan ekonomi produktif masyarakat. Penguatan UMKM, koperasi nagari, hingga hilirisasi produk pertanian dan perikanan menjadi langkah yang sangat penting,” katanya.
