Syafruddin juga menyoroti upaya petugas pemadam kebakaran, aparat, relawan, dan masyarakat yang selama ini berjibaku mengendalikan api. Menurutnya, mereka harus mendapatkan dukungan memadai agar dapat menjalankan tugas dengan aman dan efektif.
"Kita melihat petugas pemadam, aparat, relawan, dan masyarakat sudah berjibaku untuk mengendalikan kebakaran. Mereka tidak boleh dibiarkan menghadapi situasi ini dengan sumber daya yang terbatas. Negara harus memastikan mereka mendapatkan peralatan, dukungan logistik, teknologi, dan perlindungan yang memadai. Jika bantuan dari luar negeri dibutuhkan untuk memperkuat upaya tersebut, jangan sampai kesempatan itu terhambat oleh birokrasi yang berlarut-larut," katanya.
Ia menekankan bahwa dukungan bagi petugas di lapangan tidak cukup hanya berupa pengerahan personel. Ketersediaan peralatan, logistik, teknologi, dan perlindungan juga perlu diperhatikan agar operasi pemadaman dapat berlangsung secara maksimal.
Menurutnya, proses birokrasi yang panjang tidak boleh menjadi penghambat apabila bantuan dari luar negeri memang diperlukan untuk memperkuat penanganan kebakaran.
Kabut Asap Ancam Kesehatan dan Aktivitas Masyarakat
Selain persoalan teknis pemadaman, Syafruddin mengingatkan dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat. Kelompok yang perlu mendapat perhatian khusus meliputi anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki penyakit pernapasan.
Paparan asap akibat kebakaran berpotensi memperburuk kondisi kesehatan dan meningkatkan risiko gangguan pernapasan. Karena itu, penanganan karhutla perlu dipercepat agar masyarakat tidak terus menghadapi paparan asap dalam aktivitas sehari-hari.
Dampak karhutla juga meluas ke sektor lain. Kabut asap berpotensi mengganggu kegiatan belajar mengajar, transportasi, dan mata pencaharian warga. Kondisi tersebut membuat masyarakat kesulitan menjalankan rutinitas secara normal selama kebakaran belum tertangani.