Ia menjelaskan, penerimaan bantuan dari negara lain bukan berarti Indonesia tidak mampu menangani karhutla secara mandiri. Dalam situasi darurat yang berlangsung lama, kerja sama internasional justru dapat menjadi dukungan tambahan untuk memperkuat kapasitas nasional.
Dukungan tersebut dinilai dapat memperluas jangkauan operasi pemadaman sekaligus membantu petugas menangani titik api yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
"Ini bukan soal mampu atau tidak mampu, apalagi soal gengsi. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana api bisa segera dipadamkan dan masyarakat bisa kembali menghirup udara bersih. Kalau ada negara sahabat yang memiliki teknologi, peralatan, atau kapasitas yang bisa membantu, pemerintah perlu mempertimbangkannya secara serius," tegas legislator asal Kalimantan Timur tersebut.
Pemadaman Karhutla Butuh Sumber Daya dan Strategi Terintegrasi
Politisi Fraksi PKB itu mengatakan penanganan karhutla di wilayah yang luas membutuhkan dukungan sumber daya dalam jumlah besar. Selain itu, diperlukan strategi terpadu agar upaya pemadaman berjalan efektif dan dapat menjangkau kawasan yang mengalami kebakaran.
Petugas di lapangan tidak hanya berhadapan dengan kobaran api. Mereka juga menghadapi medan yang sulit, akses terbatas menuju lokasi kebakaran, serta risiko munculnya kembali titik api setelah upaya pemadaman dilakukan.
Dalam kondisi tersebut, dukungan udara dan teknologi pemantauan dinilai dapat membantu mempercepat identifikasi lokasi kebakaran. Informasi yang diperoleh juga dapat digunakan untuk menentukan titik api yang harus ditangani terlebih dahulu dan mengarahkan sumber daya ke kawasan yang paling membutuhkan penanganan.
Karena itu, Syafruddin meminta pemerintah mengevaluasi kebutuhan operasional di setiap wilayah terdampak. Evaluasi tersebut diperlukan untuk memastikan seluruh sumber daya yang tersedia digunakan secara optimal sesuai dengan kondisi kebakaran.
Apabila kemampuan dalam negeri belum mencukupi untuk menangani kebakaran secara cepat dan menyeluruh, pemerintah diminta mempertimbangkan bantuan internasional berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan.
