Karena itu, dugaan mengenai pihak yang berada di balik pemasangan kamera dan penyebaran video harus dibuktikan melalui pemeriksaan, bukan berdasarkan asumsi.
Dirinya mendorong adanya sanksi tegas apabila pemeriksaan resmi nantinya membuktikan adanya pelanggaran. Menurutnya, sanksi diperlukan untuk memberikan efek jera sekaligus menjadi pembelajaran bagi aparatur lainnya.
Selain sanksi, ia juga mendorong adanya konseling apabila ditemukan persoalan dalam lingkungan pekerjaan maupun keluarga yang menjadi faktor pemicu.
Langkah tersebut dinilai penting untuk meminimalkan kemungkinan persoalan serupa terulang.
Pemprov Sumbar sendiri telah menegaskan bahwa sanksi akan diberikan apabila pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran.
“Kalau hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran, tentu akan ada tindakan dan sanksi sesuai aturan. Prinsipnya, Pemprov Sumbar akan menegakkan disiplin dan menjaga integritas aparatur,” kata Arry.
Arry juga meminta masyarakat tidak terburu-buru mengambil kesimpulan berdasarkan informasi atau dokumen yang beredar sebelum proses pemeriksaan selesai.