Sumbardaily.com - Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta menegaskan tidak boleh ada permintaan persentase dari nilai kontrak, intervensi, maupun intimidasi dalam pelaksanaan proyek pemerintah daerah. Ia meminta seluruh proses pembangunan berjalan sesuai aturan agar belanja daerah benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
Penegasan Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta itu disampaikan saat bertemu pejabat teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Payakumbuh serta para penyedia jasa di Aula Batang Agam Dinas PUPR, Selasa (11/8/2026).
Ia secara khusus menyoroti proses penerbitan surat perintah kerja (SPK) dalam pelaksanaan pekerjaan pemerintah. Menurutnya, tidak boleh ada pihak yang mencoba memengaruhi proses tersebut untuk kepentingan tertentu.
“Saya kembali ke Payakumbuh untuk membangun. Saya pastikan tidak ada permintaan persentase dari nilai kontrak, intervensi, ataupun intimidasi dalam pengeluaran SPK. Jika ada oknum yang bermain, akan saya tindak tegas,” kata Zulmaeta.
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari langkah pembenahan tata kelola pemerintahan yang sedang dilakukan Pemerintah Kota Payakumbuh. Zulmaeta menyebut pemerintah daerah telah memulai pembenahan melalui audit menyeluruh di lingkungan Pemko Payakumbuh.
Ia menekankan setiap persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan harus diselesaikan dengan mengacu pada aturan dan kinerja. Dengan demikian, penyelesaian masalah tidak dilakukan melalui transaksi di bawah tangan.
Zulmaeta juga meminta jajaran perangkat daerah teknis tidak hanya mengejar pembangunan dalam bentuk fisik. Menurutnya, pembangunan harus berjalan bersamaan dengan penguatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki integritas.