“Platform bisa menyediakan fitur pengawasan orang tua, tetapi kalau orang tua tidak mengetahui fitur itu ada atau tidak memahami cara menggunakannya, perlindungannya tidak akan optimal. Karena itu, edukasi juga menjadi kewajiban yang penting,” jelas Meutya.
Pemerintah menilai edukasi perlu berjalan bersama penguatan fitur dan pembatasan akses agar perlindungan anak di ruang digital dapat diterapkan secara lebih menyeluruh.
Ancaman AI Perlu Kerja Sama Antarnegara
Setelah enam bulan implementasi kebijakan, pemerintah mulai mempersiapkan langkah menghadapi risiko yang muncul seiring perkembangan AI. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) menjadi fondasi perlindungan anak pada platform dan layanan digital.
Namun, perkembangan AI menghadirkan tantangan yang membutuhkan kerja sama lebih luas, terutama karena teknologi tersebut berkembang lintas platform dan negara.
Indonesia telah bergabung dalam Global Coalition for Children’s Rights and Protection in the Age of AI. Koalisi ini melibatkan negara, organisasi internasional, masyarakat sipil, perusahaan teknologi, akademisi, serta pakar perlindungan anak.
Koalisi tersebut telah meluncurkan peta jalan 2026–2027. Agenda yang didorong mencakup penerapan keselamatan dan privasi sejak tahap perancangan teknologi, akuntabilitas, standar pengujian, literasi AI, serta penanganan penyalahgunaan AI untuk membuat deepfake dan materi kekerasan seksual terhadap anak.
Meutya mengatakan karakter AI yang melintasi batas negara membuat perlindungan anak tidak bisa dilakukan oleh satu negara saja.
