Sumbardaily.com – Pergantian Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Barat (Sumbar) dinilai belum menjawab persoalan aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) dan illegal logging yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumbar menyebut kerusakan hutan dan lahan justru semakin meluas.
Direktur Eksekutif Daerah Walhi Sumbar, Tommy Adam, mengatakan pergantian kepemimpinan di tubuh Polda Sumbar belum diikuti perubahan signifikan dalam penindakan terhadap berbagai pelanggaran hukum lingkungan.
“Silih berganti kepemimpinan Kapolda di Sumbar, kepala kepolisiannya berganti tapi tidak dengan pelanggaran hukumnya; ilegal logging, ilegal mining tak berubah. Sama saja, bahkan makin meluas,” kata Tommy dalam keterangannya dikutip Minggu (4/10/2026).
Menurut Tommy, Walhi Sumbar mencatat lebih dari 10.000 hektare hutan dan lahan telah mengalami kerusakan. Sebagian besar kerusakan tersebut berada di kawasan hulu daerah aliran sungai (DAS).
Pada akhir November, kajian Walhi Sumbar, kata Tommy, semakin menguatkan dugaan bahwa kerusakan hutan dan lahan di wilayah hulu menjadi salah satu penyebab terjadinya bencana galodo.
Walhi Sumbar menemukan 25 titik illegal logging di kawasan hulu DAS Aia Dingin dan DAS Kuranji. Luasan aktivitas tersebut berada di kisaran 1-5 hektare.
Lokasi aktivitas illegal logging itu disebut tidak jauh dari kantor pemerintahan. Jarak terjauhnya hanya sekitar 20 kilometer.
