Koordinasi tersebut juga diharapkan dapat membuat program penanggulangan kemiskinan berjalan secara berkelanjutan, bukan hanya berfokus pada pencapaian angka dalam satu periode.
"Melalui sinergi TKPK, kita optimistis dapat memutus rantai kemiskinan secara berkelanjutan di Kabupaten Tanah Datar," ujarnya.
Rakor Penanggulangan Kemiskinan juga menjadi momentum bagi Pemkab Tanah Datar untuk menyelaraskan program penanggulangan kemiskinan daerah dengan kebijakan nasional.
Penyelarasan tersebut diarahkan untuk mempertahankan tren penurunan angka kemiskinan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan tingkat kemiskinan yang telah turun menjadi 3,59 persen pada 2025, pekerjaan pemerintah daerah berikutnya bukan hanya mempertahankan angka tersebut.
Pemkab Tanah Datar juga menghadapi tantangan untuk memastikan penurunan berlangsung secara berkelanjutan dan manfaatnya semakin luas. Masyarakat yang masih berada dalam kondisi rentan menjadi bagian yang perlu mendapat perhatian dalam program berikutnya.
Penurunan dari 4,28 persen pada 2024 menjadi 3,59 persen pada 2025 menjadi catatan penting dalam perjalanan penanggulangan kemiskinan Tanah Datar. Di saat yang sama, pemerintah daerah menegaskan perlunya penguatan program agar capaian tersebut tidak berhenti sebagai angka statistik.
Tiga jalur kemudian disiapkan melalui perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan akses infrastruktur dan layanan dasar untuk melanjutkan upaya penanggulangan kemiskinan di Tanah Datar. (*)
