Pemerintah, kata dia, perlu memastikan masyarakat dapat segera memulihkan kehidupan, aktivitas ekonomi tetap berjalan, sekaligus mengurangi risiko bencana yang mungkin terjadi pada masa mendatang.
WTP ke-14 berturut-turut
Selain pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, capaian juga tercatat dalam bidang tata kelola pemerintahan.
Pada 2026, Pemprov Sumbar kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut menjadi WTP ke-14 yang diperoleh Sumbar secara berturut-turut.
Predikat tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Sumbar juga memperkuat pengembangan ekonomi syariah. Dalam Anugerah Adinata Syariah 2026, Sumbar memperoleh sejumlah capaian di tingkat nasional.
Capaian tersebut antara lain peringkat kedua pada kategori Rencana Aksi Daerah. Kemudian peringkat kelima kategori Sekolah Pelopor Ekonomi Syariah serta peringkat keempat kategori Inklusi Keuangan Syariah di Lingkungan Pemerintah Provinsi.
Fokus pembangunan ke depan
Memasuki usia 81 tahun, Mahyeldi mengatakan pembangunan Sumbar selanjutnya perlu diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki kemampuan menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
