Ketika sebuah isu sosial dikemas dalam bentuk yang mengundang tawa atau rasa gemas, emosi pengguna dapat terpicu. Namun, pada saat yang sama, dorongan untuk mempertanyakan rekam jejak maupun kualitas kebijakan berpotensi tidak mendapatkan ruang yang sama.
Pengguna akhirnya dapat merasa sedang menikmati hiburan biasa, meski di balik konten tersebut terdapat pesan dan ideologi yang telah dikemas secara komersial.
"Ketika isu sosial disajikan dalam bentuk gimik lucu, emosi kita terpicu untuk tertawa atau merasa gemas, tapi logika kritis untuk mempertanyakan rekam jejak dan kualitas kebijakan justru tidak diajak bicara," kata Lusi.
Fenomena ini dinilai bukan sekadar persoalan tren konten yang membuat pengguna tersenyum ketika melakukan scrolling. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi masa depan demokrasi apabila generasi muda hanya mengenal politik sebagai hiburan berdurasi mikro.
Jika pola tersebut terus berlangsung, muncul kekhawatiran terhadap lahirnya generasi yang cakap menggunakan media sosial, tetapi kurang memiliki daya kritis ketika berhadapan dengan realitas kebijakan publik.
Bukan Berarti Harus Anti-Media Sosial
Meski demikian, persoalan tersebut tidak berarti penggunaan media sosial harus ditinggalkan. Solusinya juga bukan dengan mematikan ponsel atau kembali ke era politik yang kaku dan membosankan.
Yang dibutuhkan adalah penguatan literasi digital kritis. Kemampuan tersebut bukan hanya berkaitan dengan kemampuan membedakan berita bohong atau hoaks dari informasi yang benar, tetapi juga memahami bagaimana sebuah konten bekerja terhadap penggunanya.
Anak muda perlu memahami mekanisme algoritma, termasuk mengenali kapan sebuah konten sengaja dibuat untuk mengalihkan perhatian dari isu yang lebih berat.
