Penandatanganan nota kesepakatan tersebut menjadi penanda berakhirnya pembahasan KUA-PPAS APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2027 antara pemerintah daerah dan DPRD.
Dokumen KUA-PPAS menjadi bagian dari tahapan penyusunan APBD setelah sebelumnya pemerintah daerah menyampaikan rancangan kepada DPRD untuk dibahas bersama. Dalam proses tersebut, Banggar DPRD dan TAPD melakukan pembahasan terhadap rancangan anggaran yang mengacu pada RKPD Tahun 2027.
Struktur anggaran yang telah disepakati menunjukkan adanya selisih antara rencana pendapatan dan belanja daerah. Pendapatan daerah sebesar Rp568.405.377.283 dibandingkan dengan belanja sebesar Rp906.252.644.344 menghasilkan defisit Rp337.847.267.051.
Pada sisi pembiayaan, pemerintah daerah dan DPRD menyepakati pembiayaan netto sebesar Rp28 miliar. Sementara SiLPA tahun berjalan ditetapkan Rp309.847.267.051, atau berubah Rp18.974.424.300 dari rancangan awal sebesar Rp328.821.691.351.
Dengan ditandatanganinya nota kesepakatan tersebut, hasil pembahasan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 Kota Bukittinggi telah mendapatkan kesepakatan antara Pemko dan DPRD. Anggaran yang dirancang selanjutnya menjadi bagian dari tahapan penyusunan APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2027. (*)
