Selain pencarian korban, pembersihan serta penyusuran sungai dinilai perlu segera dilakukan. Langkah tersebut diperlukan untuk mengurangi risiko apabila hujan kembali turun dengan intensitas tinggi.
Pratikno juga mengingatkan bahwa penanganan bencana tidak berakhir ketika masa tanggap darurat selesai. Pemerintah perlu mulai menyiapkan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan kajian yang menyeluruh.
Kajian tersebut dibutuhkan agar proses pemulihan tidak hanya mengembalikan kondisi wilayah seperti sebelum bencana, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meminimalkan risiko kejadian serupa.
Normalisasi Sungai Jadi Prioritas
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyampaikan pemerintah provinsi mendorong normalisasi sungai dan saluran air menjadi salah satu prioritas penanganan bencana di Kabupaten Solok.
Usulan tersebut berkaitan dengan potensi curah hujan yang masih tinggi di wilayah tersebut. Kondisi itu dinilai perlu menjadi perhatian agar penanganan dampak galodo tidak hanya dilakukan setelah bencana terjadi.
“Karena memang, berdasarkan prakiraan BMKG curah hujan masih berpotensi tinggi, oleh sebab itu kita mengusulkan agar normalisasi sungai menjadi salah satu prioritas selain pencarian korban dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak,” kata Mahyeldi.
Mahyeldi juga meminta pemerintah kabupaten dan kota di Sumbar melakukan susur sungai secara berkala. Kegiatan itu menjadi salah satu langkah mitigasi jangka pendek untuk mengetahui kondisi aliran sungai sekaligus menemukan potensi hambatan.
Pemeriksaan tersebut mencakup kemungkinan adanya pohon tumbang, material longsoran maupun hambatan lain yang dapat membuat arah aliran air berubah.
