Banjir bandang tersebut membawa material lumpur dari kawasan perbukitan. Material itu kemudian berdampak cukup luas terhadap permukiman warga dan fasilitas pelayanan pemerintahan di kawasan terdampak.
Kerusakan juga terjadi pada sejumlah kantor pemerintah daerah. Sebanyak 12 kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Solok dilaporkan mengalami kerusakan berat akibat bencana tersebut.
Kondisi itu membuat kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Solok menjadi salah satu wilayah yang terdampak paling parah. Pemerintah Kabupaten Solok kemudian mengambil langkah penanganan dengan menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari.
Keputusan tersebut disampaikan Bupati Solok Jon Firman Pandu setelah melakukan koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat.
“Ini duka kita bersama. Pusat pemerintahan Kabupaten Solok hampir bisa dikatakan lumpuh total karena berada di kawasan terdampak paling parah. Setelah berkoordinasi dengan Forkopimda, kami menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari ke depan,” ujar Jon Firman Pandu.
Selama masa tanggap darurat berlangsung, pemerintah menyiapkan sejumlah fasilitas untuk mendukung warga yang terdampak. Rumah Dinas Wakil Bupati Solok dialihfungsikan menjadi posko evakuasi sementara bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana.
Selain tempat evakuasi, pemerintah juga menyiagakan dapur umum. Dapur umum tersebut disiapkan di tingkat kabupaten dan provinsi untuk memastikan kebutuhan pangan serta logistik masyarakat terdampak tetap dapat terpenuhi selama masa tanggap darurat.
Penanganan bencana juga diarahkan untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya dampak lanjutan. Pemerintah menyiagakan alat berat melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) bersama dinas terkait.
