“Pembangunan infrastruktur bukan hanya mengenai bagaimana menghadirkan konektivitas secara fisik, tetapi juga bagaimana memastikan setiap prosesnya dilaksanakan dengan integritas, kepatuhan, dan tata kelola yang baik. Sinergi ini menjadi salah satu upaya bersama untuk memastikan bahwa setiap pembangunan yang Hutama Karya hadirkan tidak hanya berdiri kokoh secara fisik, tetapi juga kokoh dalam tata kelola, kuat dalam integritas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutup Iwan.
Dengan adanya sinergi tersebut, Hutama Karya menempatkan aspek kepastian hukum, tata kelola perusahaan, dan mitigasi risiko sebagai bagian dari proses pelaksanaan kegiatan usaha. Sementara itu, pendampingan dan bantuan hukum dari Kejati Sumatera Selatan diharapkan dapat mendukung perusahaan dalam menghadapi persoalan di bidang perdata dan tata usaha negara.
Langkah tersebut berjalan beriringan dengan pelaksanaan penugasan pembangunan JTTS di Sumatera Selatan, termasuk percepatan pembangunan ruas Palembang–Betung yang ditargetkan dapat difungsionalkan pada periode Nataru. Bagi Hutama Karya, penguatan kepastian hukum dan tata kelola menjadi bagian dari upaya memastikan pembangunan infrastruktur berjalan sesuai ketentuan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat. (*)
