Pengamanan secara administratif juga menjadi bagian dari upaya memastikan pemerintah memiliki kejelasan atas aset yang dikuasainya. Namun, bagi Pemprov Sumbar, proses tersebut tidak berhenti setelah aset tertib secara administrasi.
Mahyeldi menilai aset yang sudah diamankan dan memiliki kelengkapan administrasi perlu dilanjutkan dengan pemanfaatan secara optimal. Pemanfaatan tersebut harus tetap dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan pola pengelolaan seperti itu, aset pemerintah tidak hanya menjadi bagian dari pencatatan administrasi, tetapi juga dapat mendukung berbagai program pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
“Prinsipnya, kita ingin setiap aset yang dimiliki pemerintah benar-benar jelas statusnya dan jelas pula manfaatnya. Kalau memang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan publik atau meningkatkan nilai ekonomi daerah, tentu harus dikelola secara optimal dan sesuai aturan,” katanya.
Sinergi dengan Pemerintah Pusat
Dalam pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemprov Sumbar juga menekankan pentingnya koordinasi dengan pemerintah pusat. Mahyeldi menyatakan pemerintah provinsi akan terus memperkuat sinergi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian ATR/BPN.
Sinergi tersebut diarahkan untuk memastikan aset daerah memiliki kepastian hukum sekaligus dapat dikelola secara produktif. Menurut Mahyeldi, kepastian hukum menjadi salah satu aspek penting agar aset pemerintah dapat terlindungi, sementara pemanfaatan yang tepat diperlukan supaya aset tersebut dapat mendukung kepentingan masyarakat.
Mahyeldi kembali menekankan bahwa tanggung jawab pemerintah terhadap aset daerah tidak hanya berkaitan dengan menjaga keberadaan aset secara fisik maupun administratif. Ada amanah masyarakat yang melekat pada setiap aset yang dimiliki pemerintah.
“Yang kita jaga bukan hanya asetnya, tetapi juga amanah di balik aset tersebut. Karena setiap aset pemerintah pada hakikatnya adalah milik masyarakat yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat,” tegas Mahyeldi.
