Pemkab Pasaman Barat juga menilai hubungan antara pemerintah daerah dan partai politik perlu dibangun dalam suasana yang harmonis serta saling bersinergi. Perbedaan pilihan politik, pandangan maupun kepentingan disebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi.
Namun, perbedaan tersebut diharapkan tidak berkembang menjadi konflik atau perpecahan di tengah masyarakat. Perbedaan justru perlu dikelola secara dewasa dan diarahkan menjadi kekuatan untuk mencapai tujuan bersama.
"Perbedaan harus kita kelola menjadi kekuatan bersama untuk mencapai tujuan yang sama, yakni membangun Kabupaten Pasaman Barat agar semakin aman, damai, demokratis, maju dan sejahtera," ujarnya.
Selain menjaga hubungan antarelemen politik, Yosmar meminta partai politik meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat. Pendidikan politik dinilai memiliki peran penting dalam membangun masyarakat yang semakin matang dalam menyikapi perbedaan dan proses demokrasi.
Partai politik juga diharapkan ikut mendorong masyarakat menolak politik uang. Di tengah derasnya arus informasi, partai politik diminta turut membantu masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak benar.
Peran tersebut dinilai penting karena partai politik tidak hanya memiliki tanggung jawab kepada internal organisasi, tetapi juga kepada masyarakat secara luas. Partai politik diharapkan aktif menjaga persatuan dan kesatuan, kerukunan, serta stabilitas sosial dan politik di Kabupaten Pasaman Barat.
Selain persoalan demokrasi, sosialisasi tersebut juga menyoroti pengelolaan bantuan keuangan bagi partai politik.
Bantuan keuangan yang berasal dari APBD merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap kelembagaan partai politik dan pelaksanaan fungsi partai. Karena menggunakan anggaran daerah, pemanfaatannya harus dilakukan secara tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
