Keterlibatan unit pusat, anak perusahaan, dan SPV tersebut menunjukkan bahwa agenda keberlanjutan diarahkan menjadi agenda bersama di tingkat grup. Dengan demikian, penerapan TJSL tidak hanya menjadi tanggung jawab satu unit kerja, tetapi membutuhkan pemahaman dan metode yang selaras di berbagai entitas perusahaan.
Dalam proses tersebut, Hutama Karya menggandeng PT Olahkarsa Inovasi Indonesia sebagai mitra fasilitator ahli. Kolaborasi itu dilakukan untuk membantu membangun pemahaman yang seragam dalam penyusunan database dan RKA TJSL secara terstruktur di seluruh wilayah operasional perseroan.
Penyelarasan perencanaan TJSL lintas unit diharapkan memberikan dampak terhadap efektivitas penyaluran bantuan. Program yang dirancang berdasarkan pemetaan kebutuhan dan risiko diharapkan dapat lebih tepat sasaran sekaligus memperkuat penerimaan sosial masyarakat terhadap keberadaan proyek-proyek strategis yang dikerjakan Hutama Karya.
Program pemberdayaan yang disusun juga diproyeksikan dapat membantu penerima manfaat menuju kemandirian ekonomi. Pada saat yang sama, kolaborasi dengan para pemangku kepentingan daerah dapat diperkuat sehingga hubungan antara perusahaan dan lingkungan sosial di sekitar wilayah operasional menjadi lebih baik.
Pendekatan tersebut pada akhirnya diharapkan ikut menciptakan kondisi lingkungan operasional yang aman dan kondusif. Dengan memasukkan aspek sosial dan lingkungan ke dalam perencanaan yang berkaitan dengan risiko bisnis, program TJSL diarahkan untuk menghasilkan nilai bersama bagi perusahaan dan masyarakat.
Penguatan tata kelola TJSL yang dilakukan Hutama Karya juga menjadi bentuk dukungan terhadap Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023.
Di sisi lain, agenda tersebut diselaraskan dengan Asta Cita Pemerintah, khususnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan. Perusahaan juga mengaitkan komitmen keberlanjutannya dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).
