Andre menyebut aspek sosial masyarakat menjadi salah satu hal yang akan terus dikawal selama persiapan pembangunan. Karena itu, ia bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berencana turun langsung ke wilayah-wilayah yang terdampak pembangunan.
Pendekatan tersebut akan dilakukan hingga ke tingkat jorong. Dialog akan melibatkan masyarakat serta ninik mamak untuk membahas rencana pembangunan sekaligus proses pembebasan lahan.
Langkah komunikasi langsung itu diharapkan dapat membuat proses pembebasan lahan berlangsung lebih lancar. Di sisi lain, kepentingan masyarakat yang terdampak juga tetap menjadi perhatian dalam setiap tahapan pembangunan.
Andre menekankan proses pembebasan lahan harus mengedepankan prinsip ganti untung bagi masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, masyarakat yang lahannya terdampak pembangunan diharapkan memperoleh penyelesaian yang sesuai dengan prinsip yang telah disiapkan pemerintah.
Ia juga berharap proses persiapan dan pembebasan lahan untuk ruas Sicincin-Bukittinggi tidak mengulang waktu panjang yang terjadi pada pembangunan ruas Padang-Sicincin.
Menurut Andre, pengalaman pembangunan ruas Padang-Sicincin menjadi pembelajaran agar proses pada ruas berikutnya dapat dilakukan lebih cepat. Targetnya, tahapan pembebasan lahan dan persiapan pembangunan Tol Sicincin-Bukittinggi dapat diselesaikan dalam hitungan bulan.
“Kalau yang Padang-Sicincin prosesnya bertahun-tahun, kita berharap yang ini bisa diselesaikan dalam hitungan bulan. Tentu dengan dukungan semua pihak dan komunikasi yang baik dengan masyarakat,” ujarnya.
Pemprov Sumbar Siap Kawal Pembebasan Lahan
Dukungan terhadap percepatan pembangunan ruas Bukittinggi-Sicincin juga disampaikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar. Pemprov Sumbar menyatakan siap mengawal proses pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera tersebut, termasuk pada tahapan sosialisasi dan pembebasan lahan.
