Langkah tersebut juga memperlihatkan upaya Pemkab Dharmasraya untuk membangun koordinasi secara langsung dengan pemerintah pusat. Terlebih, kawasan percandian yang dibahas memiliki status sebagai Cagar Budaya Nasional dan membutuhkan perhatian dalam aspek pelestarian maupun pengembangan.
Annisa mengapresiasi perhatian yang diberikan BPK Sumbar terhadap kawasan percandian di Dharmasraya. Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan BPK Sumbar dapat terus diperkuat.
Penguatan kerja sama tersebut diharapkan tidak hanya menjaga keberadaan kedua kawasan sebagai warisan sejarah. Lebih jauh, kawasan tersebut diharapkan dapat berkembang menjadi destinasi wisata sejarah dan budaya yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat.
Pengembangan kawasan percandian juga diharapkan dapat memberikan dampak terhadap perekonomian daerah. Dengan penataan yang dilakukan secara bertahap dan tetap mengedepankan pelestarian, Candi Pulau Sawah dan Candi Padang Roco dapat memiliki peran lebih besar dalam memperkenalkan sejarah dan budaya Dharmasraya.
Di sisi lain, penyelesaian persoalan status lahan serta perhatian terhadap kondisi DAS Batanghari menjadi bagian penting dari proses tersebut. Pelestarian situs dan lingkungan sekitar perlu berjalan seiring dengan rencana pengembangan kawasan sebagai destinasi wisata.
Dengan demikian, pembahasan antara BPK Sumbar dan Pemkab Dharmasraya tidak hanya berfokus pada pembangunan fasilitas wisata. Agenda tersebut juga mencakup perlindungan situs, kepastian lahan, kondisi lingkungan, koordinasi lintas pemerintahan, serta strategi pengembangan kawasan dalam jangka panjang.
Bagi Annisa Suci Ramadhani, sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat menjadi bagian penting untuk memastikan kawasan percandian Dharmasraya tetap terlindungi sekaligus mampu memberikan manfaat yang lebih luas. (*)
