Sumbardaily.com - Pemerintah Kota Padang Panjang memastikan Perubahan APBD 2026 tidak hanya menjadi proses penyesuaian angka pendapatan dan belanja daerah. Anggaran tersebut diarahkan untuk mempercepat pemulihan setelah bencana, menjaga laju ekonomi, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Arah kebijakan itu disampaikan Wakil Wali Kota Padang Panjang Allex Saputra ketika membacakan jawaban Wali Kota Hendri Arnis atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD, Rabu (2/9/2026).
Dalam pembahasan tersebut, salah satu perhatian DPRD berkaitan dengan penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 13,87 persen. Pemko Padang Panjang menjelaskan penyesuaian itu dilakukan setelah mempertimbangkan kondisi penerimaan yang berjalan serta proyeksi hingga penghujung tahun.
Allex mengatakan perubahan target PAD tidak terlepas dari dinamika aktivitas ekonomi daerah. Selain itu, capaian penerimaan dari pajak dan retribusi turut menjadi pertimbangan, termasuk adanya penyesuaian proyeksi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
“Penyesuaian target PAD merupakan langkah korektif agar perencanaan pendapatan lebih realistis, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. APBD tidak boleh dibangun berdasarkan angka yang tinggi tetapi sulit direalisasikan,” tegasnya.
Meski proyeksi PAD diturunkan, Pemko Padang Panjang tetap menyiapkan sejumlah strategi untuk meningkatkan pendapatan daerah. Upaya itu antara lain dilakukan melalui digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi, pemutakhiran data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), penagihan piutang, serta optimalisasi aset milik daerah dengan prinsip transparansi.
Pada saat yang sama, pendapatan transfer dalam Perubahan APBD 2026 mengalami peningkatan sebesar Rp79,018 miliar. Tambahan tersebut berasal dari Transfer ke Daerah (TKD) Pemerintah Pusat yang diberikan untuk mendukung penanganan enam bencana yang terjadi pada semester I 2026.
