Pendampingan tersebut dinilai dapat membantu jajaran pelaksana memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai ketentuan. Dengan begitu, OPD memiliki keyakinan dalam mengambil langkah dan tidak menunda pelaksanaan program yang telah mendapatkan alokasi anggaran.
Dalam arahannya, Eka Putra secara khusus menyoroti OPD yang memiliki porsi TKD cukup besar. Beberapa di antaranya berasal dari sektor pertanian, pekerjaan umum, serta perumahan dan lingkungan hidup.
OPD dengan alokasi TKD besar tersebut diminta meningkatkan koordinasi internal dan memperkuat soliditas tim. Langkah itu diperlukan agar program yang sudah masuk dalam penganggaran dapat segera dilaksanakan.
"TKD-nya besar seperti Pertanian, PU dan Perkim LH itu segera direalisasikan sesuai ketentuan," ujarnya.
Bagi Eka Putra, percepatan realisasi anggaran tidak hanya berkaitan dengan capaian administrasi pemerintah daerah. Serapan anggaran juga berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan manfaat program yang ditujukan kepada masyarakat.
Karena itu, seluruh kepala OPD diminta bekerja lebih cepat dalam menjalankan program. Eka Putra menegaskan setiap langkah tetap harus dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Pemerintah Kabupaten Tanah Datar diketahui mengelola anggaran sekitar Rp1,26 triliun pada 2026. Dengan besarnya anggaran tersebut, Eka Putra berharap seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana sesuai target sampai akhir tahun.
Ia juga memberikan penekanan kepada kepala OPD agar tidak ragu dalam mengeksekusi program selama pelaksanaannya sesuai aturan. Percepatan tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan serapan TKD sekaligus mempercepat pelaksanaan program pemerintah daerah.
