Menurut dia, pengembangan UMKM membutuhkan orkestrasi kebijakan yang mampu membuat sistem keuangan membaca karakteristik serta nilai ekonomi UMKM. Data transaksi, arus kas, dan keterhubungan pelaku usaha dengan ekosistem bisnis menjadi bagian yang perlu diperhitungkan.
"Bukan hanya UMKM yang harus bankable, sistem keuangan kita juga harus semakin UMKM-able. Pembiayaan seharusnya mengikuti aktivitas ekonomi, bukan semata-mata menunggu proposal kredit," kata Hanif.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menekankan pentingnya keberpihakan kebijakan kepada masyarakat dan UMKM. Sinergi antar-pemangku kepentingan dinilai diperlukan agar pelaku UMKM dapat meningkatkan skala usahanya.
"Mengabdi bagi negara, kita bahagia kalau bisa membuat orang kecil bahagia, membuat UMKM naik kelas seperti Anda. Dan saya yakin dengan kebijakan OJK yang prorakyat, hal itu bisa terjadi. Terima kasih buat OJK," kata Maruarar.
UMKM Finance Summit 2026 tidak hanya membahas penyaluran pembiayaan. Forum tersebut turut mengulas penguatan kebijakan pembiayaan UMKM, strategi pemberdayaan, digitalisasi, akses pasar, hilirisasi industri, pengembangan kekayaan intelektual, serta praktik terbaik internasional dalam membangun ekosistem UMKM yang tangguh.
Forum tersebut juga menghadirkan perspektif dari pemerintah, Bank Indonesia, industri perbankan, dan World Bank Group. Pembahasan diarahkan pada pengembangan ekosistem pembiayaan UMKM yang inklusif, efektif, dan berkelanjutan.
Dengan total pembiayaan UMKM yang telah mencapai Rp1.948,72 triliun hingga Juni 2026, OJK menilai penguatan ekosistem menjadi bagian penting dari langkah berikutnya. Pembiayaan diharapkan tidak hanya memperbesar akses modal, tetapi juga terhubung dengan peningkatan kapasitas, pendampingan, pasar, rantai pasok, serta digitalisasi agar UMKM dapat tumbuh dan naik kelas. (*)
