Selain persoalan rute, kapasitas angkut juga menjadi bagian yang perlu dihitung secara cermat. Jumlah penumpang dan kebutuhan armada akan berpengaruh terhadap efisiensi Biaya Operasional Kendaraan (BOK) serta besaran kebutuhan subsidi untuk menjalankan layanan.
Di tingkat provinsi, Pemprov Sumbar bersama Pemko Payakumbuh dan Pemkab Lima Puluh Kota memiliki pandangan yang sama untuk mempercepat pengembangan Trans Paliko.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Adib Alfikri mengatakan seluruh pihak telah memberikan dukungan terhadap pengembangan layanan BRT tersebut.
"Seluruh pihak sepakat dan memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan BRT Trans Paliko," kata Adib.
Sebagai langkah lanjutan, ketiga pemerintah daerah akan membentuk Tim Akselerasi Angkutan Massal. Tim tersebut akan ditetapkan melalui surat keputusan yang mengatur pembagian tugas dan kewenangan masing-masing pihak.
Pembentukan tim itu menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi, Pemko Payakumbuh, dan Pemkab Lima Puluh Kota. Dengan adanya pembagian tugas dan kewenangan, proses pengembangan Trans Paliko memiliki dasar kelembagaan yang lebih jelas.
Dari sisi anggaran, pembiayaan pengembangan Trans Paliko akan dibagi di antara ketiga pemerintah daerah. Besaran kontribusi masing-masing daerah akan mempertimbangkan kemampuan fiskal yang dimiliki.
