Kegiatan tersebut diikuti sekitar 80 peserta yang berasal dari berbagai kalangan, mulai dari pelaku usaha, pengembang perumahan, kontraktor, pelaku UMKM, penerima layanan perizinan, perangkat daerah terkait, hingga masyarakat. Selama kegiatan berlangsung, peserta aktif mengikuti sesi diskusi yang membahas implementasi kebijakan penataan ruang, mekanisme perizinan, serta berbagai tantangan pelayanan yang dihadapi di lapangan.
"Harapan kami, kegiatan ini mampu meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengurus perizinan sekaligus mewujudkan layanan pemanfaatan ruang yang semakin responsif, akuntabel, dan taat regulasi di Kota Payakumbuh," ujarnya.
Melalui sosialisasi tersebut, Pemerintah Kota Payakumbuh berharap seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama mengenai kebijakan penataan ruang dan perizinan pemanfaatan ruang. Kesamaan pemahaman itu diharapkan mampu mendukung setiap kegiatan pembangunan dan investasi agar berlangsung secara tertib, memberikan kepastian hukum, serta memperkuat iklim investasi yang sehat dan memiliki daya saing.
Sejalan dengan arah pembangunan Wali Kota Zulmaeta, penguatan tata kelola perizinan diharapkan mampu menghadirkan pelayanan publik yang semakin profesional. Di sisi lain, langkah tersebut juga ditujukan untuk memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha, meningkatkan kepercayaan investor, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan sehingga Payakumbuh semakin maju, berdaya saing, dan sejahtera. (*)
