Puan juga mengingatkan agar kebijakan efisiensi tidak mengorbankan hak anak untuk memperoleh pendidikan.
"Kebijakan efisiensi tidak boleh mengorbankan hak anak. Apabila penggabungan sekolah dinilai menjadi pilihan, Pemerintah wajib lebih dahulu memastikan adanya transportasi sekolah yang aman," sebutnya.
"Termasuk waktu tempuh yang wajar, kesiapan sekolah penerima, serta jaminan bahwa anak dari keluarga rentan tidak putus sekolah karena lokasi pendidikan menjadi semakin jauh," lanjutnya.
Selain itu, ia menegaskan keputusan terkait keberlangsungan sekolah tidak boleh hanya didasarkan pada jumlah murid maupun besarnya biaya operasional.
Menurut Puan, sekolah negeri juga harus melakukan transformasi agar kembali menjadi pilihan masyarakat. Upaya tersebut perlu dilakukan melalui peningkatan kualitas pembelajaran, penguatan pendidikan karakter dan keagamaan, peningkatan kompetensi guru, penguatan keamanan lingkungan sekolah, serta membangun komunikasi yang lebih baik dengan orang tua.
"Negara tidak dapat meminta masyarakat memilih sekolah negeri tanpa memastikan sekolah tersebut benar-benar menawarkan layanan yang dipercaya dan dibutuhkan keluarga," ujarnya.
Puan memastikan DPR akan terus mengawal penataan sekolah dasar agar dilakukan sebagai bagian dari reformasi layanan pendidikan, bukan sekadar pengurangan jumlah satuan pendidikan.
"Ukuran keberhasilannya bukan berapa banyak sekolah yang digabung, melainkan apakah setiap anak tetap memiliki akses yang mudah dan memperoleh pendidikan dasar dengan mutu yang lebih baik," pungkasnya. (*)
