Aktivitas PETI di kawasan Geopark Silokek, Kabupaten Sijunjung, juga menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Pasalnya, kawasan tersebut dalam waktu dekat akan menjalani asesmen geopark, namun aktivitas tambang ilegal masih ditemukan beroperasi menggunakan kapal kecil penyedot sedimen sungai.
Kondisi itu dinilai dapat mengancam kelestarian kawasan geopark sekaligus merusak ekosistem sungai di wilayah tersebut.
Sementara itu, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar, Mukhlis, meminta seluruh pihak bersikap terbuka terhadap dugaan keterlibatan oknum maupun pihak yang diduga membekingi aktivitas PETI.
Menurut Mukhlis, penanganan tambang ilegal tidak cukup hanya menyasar pelaku di lapangan, tetapi juga harus menyentuh pihak yang diduga menjadi pemodal maupun pelindung aktivitas tersebut.
“Catat siapa pemodalnya, siapa bekingnya, masyarakatnya dari mana. Setelah itu baru kita ambil tindakan tegas,” ujarnya.
FGD yang digelar Pemerintah Provinsi Sumbar bersama Forkopimda tersebut menghasilkan komitmen bersama untuk memperkuat penindakan terhadap aktivitas PETI di berbagai daerah. Selain itu, pemerintah juga sepakat mempercepat legalisasi tambang rakyat melalui skema WPR dan IPR sebagai solusi agar aktivitas pertambangan masyarakat dapat berjalan secara legal dan lebih aman bagi lingkungan maupun keselamatan warga. (*)
