Sebelumnya, pemerintah daerah telah melakukan penanganan sementara melalui skema Operasi dan Pemeliharaan (OP). Langkah darurat itu dilakukan agar aliran air ke area pertanian tetap berjalan sambil menunggu proses pembangunan permanen dimulai.
“Penanganan sebelumnya telah dilakukan melalui skema Operasi dan Pemeliharaan (OP) sebagai langkah sementara agar air tetap mengalir. Namun, untuk pengerjaan permanen ditargetkan sudah mulai berjalan sepenuhnya pada pertengahan Juli mendatang,” katanya.
Berdasarkan data perencanaan teknis Dinas PUPR Kota Padang, terdapat 16 titik daerah irigasi yang menjadi prioritas penanganan permanen. Infrastruktur tersebut tersebar di sejumlah kawasan pertanian dan daerah aliran sungai di Kota Padang.
Beberapa titik yang akan direkonstruksi di antaranya Bendung Limau Manis, Rekonstruksi Bendung Beringin yang meliputi wilayah Lubuk Sarik, Beringin dan Lubuk Hantu, Bendung D.I. Kapalo Hilalang, Bendung D.I. Sei Latung, serta Bendung D.I. Sei Guo.
Selain itu, pemerintah juga akan melakukan penanganan pada Bendung Rasak Bungo, Bendung Koto Lalang, hingga Rekonstruksi Bendung Batu Busuk yang mencakup wilayah Sungkai I dan Pasa Lalang.
Daerah irigasi lain yang masuk dalam daftar prioritas yakni D.I. Lubuk Lagan, D.I. Guo Atas, D.I. Lubuk Minturun, D.I. Lubuk Laweh, serta D.I. Lolo dan D.I. Lolo 2.
Perbaikan infrastruktur irigasi tersebut diharapkan dapat mendukung kembali aktivitas pertanian masyarakat yang sempat terganggu akibat bencana. Pasokan air untuk sawah dan lahan pertanian menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah dalam upaya pemulihan pascabencana.
Untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur tersebut, Pemko Padang telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp226 miliar. Anggaran itu difokuskan untuk pemulihan berbagai fasilitas publik dan produktivitas masyarakat.
