“Berdasarkan hasil Musrenbang, kebutuhan pembangunan tahun 2027 mencapai sekitar Rp2 triliun,” ungkapnya.
Dari jumlah tersebut, Rp313,95 miliar berasal dari 231 usulan prioritas yang didominasi sektor infrastruktur sebesar Rp268,1 miliar.
Di sisi lain, kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih terbatas. Rasio PAD saat ini berada di kisaran 14,17%.
Selain itu, beban belanja pegawai masih cukup tinggi, mencapai sekitar 58% pada 2025, jauh di atas rasio ideal 30%, meskipun tidak ada pembukaan formasi baru.
Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah strategi utama. “Pemerintah daerah menyiapkan empat strategi utama,” kata Annisa.
Strategi tersebut meliputi optimalisasi PAD melalui pajak dan retribusi sektor pertambangan dan perkebunan skala korporasi, termasuk Pajak Air Permukaan. Kemudian penguatan BUMD di sektor pangan, pakan ternak, dan pengolahan kelapa sawit.
Selain itu, peningkatan investasi dan daya beli masyarakat dilakukan melalui penguatan sektor riil seperti pertanian, perkebunan, UMKM, pasar, serta investasi swasta.
Terakhir, penguatan kolaborasi dengan pemerintah pusat, provinsi, dan sektor swasta untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar, termasuk pemanfaatan CSR dan dukungan program nasional.
