Keempat, menjadikan badan publik sebagai wadah mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bagi masyarakat.
Kelima, menjalankan peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang selalu berkualitas.
Munculnya perda diharapkan menjadi dasar hukum yang kuat dalam menjalankannya dengan adanya regulasi perda yang baru di sahkan dengan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Begitupun dengan turut andilnya komisi informasi Provinsi Sumatera barat melalui program Elektronik Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) yang bisa bekerja dengan maksimal agar terciptanya jaminan hak masyarakat dalam mendapatkan tranparansi dan akuntabel badan publik. Diharapkan juga mampu menuju good governance dalam memenuhi kewajiban untuk masyarakat dalam menyediakan serta mengumumkan informasi.
Ada beberapa hal informasi yang wajib selalu di sediakan oleh badan publik yaitu pertama, menyampaikan informasi wajib secara berkala; kedua, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; ketiga, menyampaikan informasi yang wajib tersedia setiap saat.
Diharapkan dengan adanya regulasi serta dibantu oleh stakeholder terkait mampu tercapainya sebuah good governance melalui Keterbukaan Informasi Publik yang baik. Perlu diperhatikan juga untuk mencapai sebuah terobosan dan gagasan yang bisa diketahui oleh masyarakat, badan publik harus memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:
Pertama, adanya nya partisipasi masyarakat dalam memiliki hak dan bisa mempergunakannya untuk bisa menyampaikan segala bentuk pendapat, bersuara dan mengkritisi proses perumusan kebijakan publik baik secara langsung maupun tidak langsung.