Kedua, menjalankan amanat undang-undang yang telah tertuang dengan baik dan diberlakukan bagi siapapun tanpa pengecualian dengan memperhatikan nilai-nilai bagi masyarakat luas.
Ketiga, adanya transparansi informasi publik sebagai penyedia tentang pemerintahan agar masyarakat dijamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurasi dan memadai.
Keempat, respons dan daya tanggap badan publik dilihat dari sejauh mana pekanya para badan publik terhadap aspirasi masyarakat.
Kelima, target program dan kegiatan badan publik menjadi wawasan bagi masyarakat melihat dari visi, misi dan rancangan strategis yang jelas dari badan publik.
Keenam, adanya efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan kegiatan badan publik dengan sumber daya yang tersedia secara optimal dan tanggungjawab. Dilihat dari sebuah indikator seberapa jauh pelayanan kemudahan untuk masyarakat yang lebih cepat, tepat dan murah.
Ketujuh, didukung dengan adanya profesionalitas dan integritas para pejabat badan publik dilihat dari kemampuan dan moralnya dengan memperlihatkan kinerja dan tanggungjawabnya dalam bentuk laporan harta kekayaan agar publik mengetahui mana harta kekayaan milik pribadi dan mana harta kekayaan milik negara.
Diharapkan kedepannya Provinsi Sumatera barat mampu lebih baik lagi dalam pelayanan dan penyampaian informasi publik kepada masyarakat. Tidak lupa juga terhadap organisasi perangkat daerah maupun stakeholder agar lebih bisa menjalankan amanat dari undang-undang dengan cara menjadi badan publik yang informatif sehingga masyarakat melihat sejauh mana realisasi yang telah dilakukan.
Adapun informasi yang harus disediakan dan diumumkan secara berkala oleh badan publik kepada masyarakat meliputi kategori:
