Dari total rencana tersebut, sebanyak 92 unit sudah mulai dikerjakan. Sementara itu, enam unit telah rampung dibangun.
Pemkab Agam menjelaskan, pembangunan huntap mandiri mensyaratkan penggunaan tanah milik pribadi yang berada di lokasi aman dan jauh dari zona kawasan bencana. Persyaratan tersebut menjadi hal penting yang harus dipenuhi sebelum pembangunan dapat dilaksanakan.
Karena itu, percepatan pembangunan tidak hanya bergantung pada pelaksanaan pekerjaan fisik, tetapi juga pada penyelesaian persoalan lahan yang memenuhi ketentuan. Pemerintah daerah berupaya agar proses penyediaan hunian tetap dapat berjalan tanpa mengabaikan aspek keamanan tempat tinggal masyarakat.
Kepastian mengenai lokasi pembangunan menjadi bagian penting dari upaya pemulihan pascabencana. Hunian yang disediakan diharapkan dapat memberikan tempat tinggal yang layak sekaligus aman bagi masyarakat yang terdampak.
520 Huntap Kolektif Disiapkan di Dua Lokasi
Selain pembangunan secara mandiri, Pemkab Agam merencanakan 520 unit huntap kolektif yang akan dibangun di dua lokasi berbeda. Kedua lokasi tersebut adalah kawasan Balai Benih Ikan (BBI) Gumarang dan lahan eks hak guna usaha (HGU) PT Inang Sari.
Lokasi pertama berada di BBI Gumarang dengan rencana pembangunan sebanyak 80 unit huntap. Proyek ini didanai oleh Kementerian PKP dengan luas lahan sekitar 1,1 hektare.
Berdasarkan perkembangan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut, progres pekerjaan pembangunan huntap di BBI Gumarang telah mencapai 15 persen. Pembangunan di lokasi ini menjadi salah satu bagian dari rencana penyediaan hunian kolektif bagi masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Agam.
Sementara itu, lokasi kedua berada di lahan eks HGU PT Inang Sari. Di kawasan seluas 10 hektare tersebut, direncanakan pembangunan sebanyak 440 unit huntap.