Sumbardaily.com - Kementerian Kehutanan mencatat Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan jumlah titik panas atau hotspot tertinggi di antara enam wilayah prioritas pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Meski jumlah titik panas menurun dibandingkan sehari sebelumnya, ancaman kebakaran dan penurunan kualitas udara di sejumlah wilayah Sumatera masih perlu diwaspadai.
Berdasarkan pemantauan Sistem Informasi Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi) Kementerian Kehutanan hingga Kamis (8/10/2026) pukul 21.10 WIB, terdapat 130 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi atau high confidence di Sumatera Selatan. Jumlah itu turun dari 224 titik yang tercatat pada Rabu (7/10/2026).
Kondisi serupa terjadi di sejumlah provinsi prioritas lainnya. Namun, penurunan jumlah titik panas secara nasional belum menjadi alasan untuk mengurangi kesiapsiagaan karena perkembangan kebakaran dapat berubah dengan cepat mengikuti kondisi cuaca dan karakteristik lahan.
Secara nasional, SiPongi mendeteksi 387 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Angka tersebut berkurang 789 titik dibandingkan sehari sebelumnya yang mencapai 1.176 titik. Data tersebut dihimpun melalui pemantauan satelit NASA Terra/Aqua, NASA SNPP, dan NASA NOAA-20.
Kemenhut menegaskan bahwa perkembangan ini perlu dijaga melalui penguatan deteksi dini, patroli, serta penanganan kebakaran di lapangan. Sumatera Selatan masih menjadi perhatian utama di antara enam provinsi prioritas, disusul Kalimantan Tengah dengan 86 titik panas.
Sementara itu, Kalimantan Selatan mencatat 37 titik, meningkat dari 31 titik sehari sebelumnya. Kalimantan Barat mengalami penurunan dari 47 menjadi 12 titik. Jambi turun dari 16 menjadi tiga titik, sedangkan Riau tetap tidak mencatat hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi.
Jika digabungkan, enam provinsi prioritas tersebut memiliki 268 hotspot, turun dari 543 titik pada hari sebelumnya. Dengan demikian, sebagian besar penurunan terjadi di wilayah yang menjadi fokus pengendalian karhutla, meskipun perbedaan kondisi antardaerah tetap membutuhkan penanganan sesuai situasi masing-masing.