Tahap awal yang akan ditempuh adalah melakukan audiensi dengan Gubernur Sumbar. Pemkab Padang Pariaman juga akan berkoordinasi dengan DPRD Kabupaten Padang Pariaman sebelum usulan tersebut diteruskan.
Koordinasi diperlukan agar pengajuan perubahan nama Bandara Internasional Minangkabau dapat berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
John Kenedy Azis mengatakan belum menetapkan target waktu khusus untuk realisasi perubahan nama BIM. Meski demikian, pemerintah daerah akan berupaya agar proses pengusulan dapat berjalan secepatnya.
“Usulan ini tentu akan melalui proses dan mekanisme yang berlaku. Kita akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak-pihak terkait sebelum menyampaikannya kepada pemerintah pusat,” katanya.
Pemkab Padang Pariaman berharap rencana tersebut tidak berhenti pada perubahan nama bandara semata.
Penggunaan nama Syekh Burhanuddin diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat identitas sejarah dan budaya daerah.
Di sisi lain, nama tersebut juga diharapkan dapat memperkenalkan Syekh Burhanuddin secara lebih luas sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah perkembangan Islam di Minangkabau. (*)