Sumbardaily.com - Wacana mengganti nama Bandara Internasional Minangkabau (BIM) menjadi Bandara Syekh Burhanuddin mulai mendapat respons dari pihak pengelola bandara.
PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Minangkabau menyatakan tidak keberatan dengan usulan tersebut, namun keputusan perubahan nama sepenuhnya berada pada pemerintah melalui mekanisme yang berlaku.
General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Minangkabau, Dony Subardono, mengatakan pihak pengelola pada prinsipnya mengikuti keputusan pemerintah apabila usulan perubahan nama tersebut nantinya resmi diajukan dan memperoleh persetujuan.
“Boleh saja, karena kan nanti diajukan ke pemerintah. Itu kan nanti tergantung pemerintah,” katanya saat ditemui awak media, Rabu (23/9/2026) siang.
Dony menegaskan pihak bandara tidak memiliki kewenangan untuk menentukan perubahan nama.
Menurutnya, seluruh proses pengajuan hingga keputusan akhir menjadi bagian dari mekanisme pemerintah, termasuk apabila usulan tersebut diteruskan kepada pemerintah pusat.
“Memang dulu pada saat pembangunan juga saya mendengar bahwa ada lima atau enam nama yang diajukan untuk Bandara ini,” kata Dony.